Sabtu, 04 Desember 2010

Pengaruh diterapkannya system tanam paksa terhadap kehidupan masyarakat di Jawa pada abad XIX

BAB1
PENDAHULUAN



1.1 Latar Belakang

Kegagalan menerapkan system politik liberal di jawa pada abad ke XIX dan bahkan dirasakan menjauh dan mulai menjurus kearah konservatif dan banyak menenuai dampak terhadap kehidupan masyarakat pada saat itu, hal tidak mungkin terjadi dengan sendirinya, pasti ada penyebab yang sangat kuat sekali diantaranya yaitu karena system politik liberalisme tidak sesuai dengan struktur social yang sangat feodal di jawa, dengan segala ikatan-ikatan tradisionalnya. Gagasan politik liberalisme yaitu dengan menerapkan system pajak tanah dan system perkebunan (Landdelijk Stetsel) selama tiga puluh tahun banyak mengalami hambatan yang tidak lain karena system feodal dijawa tadi. Menurut kaum liberal, kondisi kehidupan rakyat yang serba terbelakang kesemuanya itu terutama disebabkan oleh system feodal yang mematikan semua hasrat rakyat. Dijiwai ideolegi yang sama Herman William Daendels (1808-1811) dalam menjalankan pemerintahannya dia ingin memberantas system feodal yang telah mengakar kuat dimasyarakat jawa, system feodal ini juga diperkuat oleh VOC, ini dimaksudkan untuk mencegah penyalaguanaan kekuasaan oleh para bupati. Deandels ingin mengahapuskan baik system wajib tanam dan wajib kerja. Hal ini akan mengurangi pemerasan oleh para penguasa tetapi juga lebih selaras dengan prinsif kebebasan. . Selain Daendels, Thomas Stamford Raffles (1811-1816) yang mempunyai pemikiran yang sama yaitu ingin menerapkan prinsif-prinsif liberalisme yang hendak mewujudkan kebebasan dan kepastian hokum. Prinsif kebebasan ini ini mencangkup kebebasan menanam dan kebebasan perdagangan. Raffles bermaksud menerapkan politik colonial seperti dijalankan oleh inggris di India yaitu system yang kemudian yang terkenal sebagai system pajak tanah (Landrent-system). Hal yang ingin dicapai Raffles ialah mensejahtrakan rakyat serta ada jaminan hukum kepada rakyat sehingga tidak menjadi korban kesewenang-sewenangan para penguasa serta dorongan untuk menambah penghasilan serta perbaikan tingkat hidup.Oleh karena struktur social masyarkat dijawa pada saat itu sangat feodal sekali, maka gagasan para kaum liberal sangat sulit sekali terealisakan, Sementra dilain pihak pemerintah kolonial mengalami defisit keuangan yang semakin besar. Ada beberapa hal yang menyebabkan defisitnya keuangan pemerintah kolonial antara lain yaitu akibat Perang Diponogaro yang banyak menghabiskan biaya, ditambah lagi dengan terjadinya pemisahan Belgia (1830) dari Nederland hal ini mempunyai akibat yang besar karena Nederland banyak kehilangan industrinya, sehingga tidak bisa menyaingi Inggris mengeksfor hasil industrinya ke Indonesia. Selain itu Nederland kehilangan sumber keuangan yang berupa tanah domain negara Belgia yang disewakan.
Dalam menghadapi situasi seperti ini, pemerintahan Belanda , maka Ven Den Bosch timbul rencana untuk menjalankan politik ekonomi dijawa guna untuk menyelamatkan negerinya. Disini Van Den Bosh mengusulkan penerapan snistem paksa yang didasarkan atas prinsif wajib atau paksa dan prinsif monopoli. Tanpa dikatakan secara langsung Jawa ini dengan perkataan lain Jawa di pandang sebagai sapi perahan. Sistem tanam paksa ini akan menyandarkan pada system tradisonal dan feudal dengan menggunakan perantara struktur kekuasaan lama. Dengan demikian system liberal dilepaskan sama sekali.
Menurut system tanam paksa pungutan dari rakyat tidak lagi berupa uang tetapi berupa hasil tanaman yang dapat di ekspor. Menurut Van Den Bosh pengerahan tenaga kerja secara besar-besaran dapat berjalan dan penananan untuk diekspor pemerintah terjamin. Lagi pula memperoleh hasil lebih banyak dengan mengeluarkan tenaga kurang daripada sistem lama,
1.2. Perumusan Masalah
Dalam penyusunan makalah ini, penulis merumuskan masalah mengenai :
1. Bagaimana pengaruh diterapkannya system tanam paksa terhadap kehidupan masyarakat di Jawa pada abad XIX ?
2. Reaksi masyarakat di Jawa dengan diterapkannya Sistem tanam paksa ?
3. Dengan diterapkannya system tanam paksa, apakah menguntungkan atau merugikan masyarakat ?


BAB II
PEMBAHASAN

1.1 Pelaksanaan Sistem Tanam Paksa di Jawa abad XIX

Dalam pelaksanaan system tanam paksa yang dijalankan oleh pemerintah kolonial di Indonesia khususnya di Jawa sekitar abad ke 19, kalau dipandang merugikan atau tidak itu merupakan hal yang bersifat relative, artinya tergantung orang memahaminya dan dari sisi mana orang memandangnya. kalau kita teliti secara umum system tanam paksa ini sangat membebani rakyat. Dalam sistem tanam paksa, rakyat diharuskan untuk menanam tanaman yang nantinya harus diserahkan kepada pemerintah kolonial Belanda untuk di ekspor ke pasaran dunia. Disini rakyat tidak merasakan hasil barang yang diekspor itu, melainkan hasil ekspor itu dimaksudkan untuk menutupi defisit keuangan pemerintah pusat, dan rakyat hanya dijadikan sapi perah yang terus dipaksa untuk menghasilkan barang untuk dijual. Namun tidak sampai disitu, Kalau kita tahu bagaimana ketentuan-ketentnuan dari system tanam paksa yang tertera dalam Staatsblad tahun 1834, no 22 yang isinya sebagai berikut:
1. Persetujuan-persetujuan akan diadakan dengan penduduk agar mereka menyediakan sebagian dari tanahnya untuk penanaman tanaman dagangan yang dapat dijual dipasaran Eropa
2. Bagian dari tnah pertanian yang disediakan penduduk untuk tujuan ini tidak boleh melebihi seperlima dari tanah pertanian yang dimiliki penduduk,
3. Pekerjaan yang diperlukan untuk menanam tanaman dagangan tidak boleh melebihi pekerjaan yang diperlukan untuk tanaman padi
4. Bagian dari tanah yang disediakan untuk menanam tanaman dagangan dibebaskan dari pembayaran pajak tanah
5. Tanaman dagangan yang dihasilkan di tanah-tanah yang disediakan wajib diserahkan keapada pemerintah Hindia-Belanda; jika nilai-nilai tanaman dagangan yang ditaksir itu melebihi pajak tanah yang harus dibayar rakyat, maka selisih positifnya harus diserahkan kepada rakyat.
6. Panen tanaman dagangan yang gagal harus dibebankan kepada pemerintah, sedikit-dikitnya jukakegagalan ini tnidak disebabkan oleh kurang rajin atau ketekunan dari pihak rakyat.
7. Pqenduduk desa m,engerjakan tanah-tanah mereka dibawah pengawasan kepala-kepala mereka, sedangkan pegawai Eropa hanjya membatasi diri pada pengewasan apakah membajak tanah, panen, dan pengangkutan tanaman-tanaman berjalan dengan baik dan tepat pada waktunya..

Sebenarnya kalau kita telaah dari ketentuan-ketentuan di atas sama sekali tidak ada unsur tekanan kepada rakyat, tetapi dalam prakteknya banyak sekali penyimpangan-penyimpangan dari ketentuan-ketentuan pokok tadi, sekali lagi siapa yang dirugikan ? yang jelas rakyatlah yang dirugikan. Dengan program-program pemerintah kolonial seperti peningkatan produksi tanaman ekspor dan ini sebagai peningkatan efesiensi dari sistem tanam paksa ini. Di lain pihak kita tahu ada peningkatan efesiensi untuk menghasilkan barang ekspor tetapi dilain pihak ada penambahan beban yang harus dipikul rakyat.

Menurut saya system tanam paksa yang dijalankan oleh pemerintah colonial terhadap rakyat hanya banya kerugian terhadap rakyat itu sendiri. Ntah apa yang menjadi keuntungan dari system tanam paksa ini tehadap rakyat. Kalau kita pelajari, keuntungan dari system tanam paksa ini hanya dnirasakan oleh pemerintah kolonial dan para pegawainya. Dipihak lain, rakyat hanya menerima banyak kerugian yang mereka tanggung sendiri. Selain harus menyerahkan tenaga untuk melaksanakan system tanam paksa ini mereka juga harus membayar pajak tanah juga. Sebenarnya kalau ada sistem pemungutan pajak dari rakyat seharusnya harus ada timbal balik kepada rakyat. terhadap pajak yang telah dibayarnya, tetapi malah sebaliknya rakyat tidak bisa menikmati dari hasil pajak itu. Pemerintah kolonial dalam melaksanaan tanam paksa ini memanfaatkan organisasi desa untuk mengawasi rakyat dalam pelaksanaan sistem tanam paksa itu, dan pasti yang berperan di sini adalah kepala desa yang dibayar oleh pemerintah kolonial.dan tak pelak lagi yang menjadi sasaran pemerasan adalah rakyat.
Sistem tanam paksa yang dijalankan oleh pemerintah kolonial Belanda juga ada sisi positipnya bagi rakyat itu sendiri,. Kita tidak boleh juga menafikan hal ini, karena dengan adanya sistem tanam paksa rakyat lebih banyak mengetahui lagi tentang jenis tanaman-tanaman yang sebelumnya mereka tidak mengetahuinya. Selain itu juga rakyat mempunyai pengalam baru tentang bagaimana cara mengolah tanaman. Kalau kita lihat banyaknya perkebunan-perkebunan di masa sekarang ini yang ada di Indonesia khususnya di pulau jawa itu merupakan peninggalan pemerintah kolonial Belanda yang sekarang di ambil alih oleh pemirintah Indonesia. Perkebunan- perkebunan itu berupa perkebunan teh, karet, cacao, tebu, dan hasil komoditi-komoditi tersebut menjadi komoditi utama negara Indonesia untuk di ekspor ke negara lain, dan sampai sekarang masih berlanjut Jadi, selain banyak menimbulkan kerugian, system tanam paksa juga mempunyai sisi yang menguntungkan. Kita tidak bisa bayangkan bagimana kalau dahulu pemerintah colonial tidak membuka perkebunan-perkebunan, bisa jadi negara Indonesia sekarang ini tidak mempunyai warisan perkebunan-perkebunan yang sekarang menjadi hasil komiditi utama. Selain itu juga, keahlian-keahlian mengolah tanaman yang diwariskan nenek moyang kita, itu merupakan peninggalan dari system tanam paksa itu tadi.











BAB III
KESIMPULAN

1.1 Kesimpulan
Struktruk soSial feudal yang sudah mengakar kuat di masyarakat Jawa awal abad 19 sudah tidak memungkinkan lagi untuk system liberal diterapkans sehingga sistem feodal ini menjadi sandaran bagi dilaksanakan system tanam paksa ini. Sistem tanam paksa yang dijalankan pemerintah kolonial Belanda banyak menimbulkan pengaruh bagi rakyat pada masa itu. Pengaruh yang paling menonjol dari dilaksanakan system tanam paksa itu ialah bertambahnya beban yang harus dipikul oleh rakyat. Karena selain bekerja untuk menghidupi keluarganya mereka juga dipaksa untuk menanam dan hasil tanamannya itu diserahkan kepada pemerintah kolonial sehingga dalam menjalankan kehidupannya rakyat selalu mengalami kekurangan biaya hidup.
Jadi, yang menjadi kesimpulannya adalah bahwa system tanam paksa banyak merugikan rakyat, tetapi sisi lain ada banyak pihak yang diuntungkan yaitu khususnya pemerintah kolonial itu sendiri dengan para pegawai-pegawainya seperti para kepala desa dan para bupati. Selain itu, dengan dilaksanakannya system tanam paksa ini, ada sedikit sisi positif bagi rakyat itu sendiri yaitu penambahan pengetahuan rakyat tentang tanaman-tanaman dan bagaimana cara pengolahan tanam yang baik yang mungkin sebelumnya mereka belum mengetahuinya.








DAFTAR PUSTAKA

Kartodirdjo, Sartono. Pengantar Sejarah Indonesia Baru 1500-1900. Dari Emporium Sampai Imperium Jillid I. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama. 1999.

Djoened Pusponegoro, Marwati. Notosusanto, Nugroho. Sejarah Nasional Indonesia Jilid IV.Jakarta : Balai Pustaka.1992

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar